Al-Quds-Infopalestina : Pemerintah Israel meminta Mesir untuk memberikan tengggang waktu untuk dapat merespon upaya gencatan senjata yang diusulkan gerakan Hamas Senin (16/2).Permintaan ini muncul ditengah sikap Israel yang mengait-ngaitkan pembukaan perlintasan Gaza dengan pembebasan serdadu Shalit yang ditahan kelompok perlawanan.
Sumber di lapangan menyebutkan, direktur intelijen Mesir, Umar Sulaiman yang dinukil delegasi Hamas di Kairo mengatakan, Israel telah meminta pihak Mesir untuk memberikan tenggang waktu baginya untuk dapat menjawab tuntutan gencatan senjata. Namun sejumlah pihak di Palestina yang bergabung dalam dialog tersbeut mengungkapkan ketidak setujuan atas penangguhan kesepakatan gencatan senjata.
Sementara itu, Umar Sulaiman belum membahas masalah Shalit. Pihak Hamas pun belum mengagendakan pembahasan Shalit secar resmi dalam proyek transaksi gencatan senjata. Adapun pertemuan antara utusan Hamas dengan Umar Sulaiman Senin (16/2) khusus membahas perkembangan gencatan senjata.
Di pihak lain, sumber politisi Zionis mengatakan, pemerintah Israel telah mengirimkan surat ke Kairo terkait pentingnya kesepakatan pembebasan Shalit sebelum sampai pada kesepakatan gencatan senjata.
Radio Israel melansir pernyataan pejabat Zionis tersebut, harus ada tenggang waktu untuk memikirkan transaksi pertukaran tawanan. Terutama karena pemerintahan Israel sekarang tindak tunduk di bawah kekuatan politik tertentu. Disamping ada dukungan kuat dari masyarakat Zionis untuk mengadakan kesepakatan transaksi.
Sebelumnya mantan perdana menteri Israel, Ehud Olmert mengulangi sikap pemerintahnya yang tetap menolak pembukaan perlintasan sebelum pembebasan Giladh Shalit. Olmert mengatakan hal tersebut dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin organisasi yahudi Amerika. Mereka menyatakan, tidak akan membuka perlintasan Gaza sebelum Shalit dikembalikan ke negaranya.
Terkait masalah ini, pemerintah Israel sebelumnya telah memutuskan untuk membebaskan Shalit dengan bayaran yang sangat mahal, berupa pembebasan tawanan Palestina dan mungkin akan membebaskan sejumlah tawanan senior Palestina demi pembebasan Shalit. (asy)
Radio Israel melansir pernyataan pejabat Zionis tersebut, harus ada tenggang waktu untuk memikirkan transaksi pertukaran tawanan. Terutama karena pemerintahan Israel sekarang tindak tunduk di bawah kekuatan politik tertentu. Disamping ada dukungan kuat dari masyarakat Zionis untuk mengadakan kesepakatan transaksi.
Sebelumnya mantan perdana menteri Israel, Ehud Olmert mengulangi sikap pemerintahnya yang tetap menolak pembukaan perlintasan sebelum pembebasan Giladh Shalit. Olmert mengatakan hal tersebut dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin organisasi yahudi Amerika. Mereka menyatakan, tidak akan membuka perlintasan Gaza sebelum Shalit dikembalikan ke negaranya.
Terkait masalah ini, pemerintah Israel sebelumnya telah memutuskan untuk membebaskan Shalit dengan bayaran yang sangat mahal, berupa pembebasan tawanan Palestina dan mungkin akan membebaskan sejumlah tawanan senior Palestina demi pembebasan Shalit. (asy)
0 komentar:
Posting Komentar